LIBERALISME (KONTRA)
Disusun
untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Intelektual
Dosen
Pengampuh Dr. Suranto,
M.Pd
Oleh
EVIE
EKA YULIATI (120210302105)
Kelas B
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2014
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur
kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, tidak lupa kami
mengucapkan terima kasih kepada pembimbing yang telah bersedia membimbing kami
dalam penyusunan makalah ini, sehingga penyusunan makalah dengan judul “LIBERALISME
(KONTRA)” dapat berjalan dengan lancar tanpa
ada halangan suatu apapun. Perencanaan, pelaksanaan dan
penyelesaian makalah sebagai salah satu tugas matakuliah Sejarah
Intelektual.
Penulisan makalah ini berdasarkan
literatur yang ada. Penyusun menyadari akan kemampuan yang sangat terbatas
sehingga dalam penyusunan makalah ini banyak kekurangannya. Namun, makalah yang
disajikan sedikit banyak bermanfaat bagi penyusun khususnya dan mahasiswa lain
pada umumnya.
Penyusun juga menyadari penulisan
makalah ini masih jauh dari sempurna, maka dengan hati terbuka penyusun
menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan
makalah tersebut.
Jember, Oktober
2014
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................ i
Kata Pengantar ............................................................................................ ii
Daftar Isi ..................................................................................................... iii
BAB 1
PENDAHULUAN ........................................................................ 1
1.1 Latar Belakang.......................................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................................. 2
1.3 Tujuan ................................................................................................... 2
BAB 2
PEMBAHASAN ........................................................................... 4
2.1 Konsep Dasar Liberalisme.....................................................................
4
2.2 Perkembangan Liberalisme....................................................................
6
2.3 Perkembangan Liberalisme di Indonesia...............................................
19
2.4 Tidak Setuju atau Kontra terhadap Liberalisme.................................... 25
BAB III
PENUTUP .................................................................................. 26
3.1 Kesimpulan ........................................................................................... 26
3.2 Saran ..................................................................................................... 26
DAFTAR
PUSTAKA .............................................................................. 27
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua pengertian
mengenai ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan secara struktural.
Ideologi secara fungsional diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang
kebaikan bersama; atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik,
sedangkan ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran,
seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang
diambil oleh penguasa. Menurut pendekatan struktural konflik, kelas yang
memiliki sarana produksi materiil dengan sendirinya memiliki sarana produksi
mental, seperti gagasan, budaya dan hukum. Gagasan kelas yang berkuasa di
manapun dan kapanpun merupakan gagasan yang dominan. Gagasan, budaya, hukum dan
sebagainya sadar atau tidak merupakan pembenaran atas kepentingan materiil
pihak yang memiliki gagasan yang dominan. Sistem pembenaran ini disebut
ideologi. Sedangkan liberal adalah suatu kebebasan setiap individu atu
perorangan dalam melakukan kegiatannya, seperti di contohkan bebas memilih
agama, pendidikan, dan hal yang menyangkut dalam kesehariannya seperti makan
minum berolahraga dan lainnya, tetapi selain itu tetap ada peraturan–peraturan
yang mengekang mereka agar tidak melewati batas dan juga untuk kebaikan mereka
sendiri.
Perkembangan paham-paham di Eropa
semakin hari semakin mengalamikemajuan yang pesat. Dalam hal ini adalah
Liberalisme dan Kapitalisme.Liberalisme mempunyai makna positif dan negative
tergantung dalam kontek apamenempatkannya. Perkembangan Liberalisme di
Prancis dan Inggris tidaklahsama,masing-masing dengan konteks
historisme sendiri-sendiri. Liberalisme pada awalnya muncul saat dunia barat
memasuki enlightment ages atau abad pencerahan (sekitar abad ke 16 sampai awal abad
19). Pada saa titu, mulai muncul industri dan perdagangan dalam skala besar
yang berbasisteknologi baru. Untuk mengelola kedua hal tersebut muncullah
kebutuhan-kebutuhan baru seperti buruh yang bebas dalam jumlah banyak,
ruang gerak yangleluasa, mobilitas yang tinggi, dan kebebasan
berkreasi. Namun kebutuhan-kebutuhan ini terbentur oleh
peraturan-peraturan yangdibuat oleh pemerintahan yang feodal. Maka golongan
intelektual yangmengedepankan rasionalitas memunculkan faham liberal, yang
menjalankanfaham liberal disebut liberalisme.
Golongan intelektual ini merasakan
keresahanilmiah (rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang
baru) danartistic umum pada zaman itu.Dalam bidang sosial (menyangkut
individu), liberalisme klasik menciptakanmasyrakat yang atomistis yang terdiri
dari individu-individu yang tidak mempunyai hubungan satu dengan yang
lain. Dalam bidang ekonomi, Liberalismeklasik menciptakan pengusaha dan
perusahaan raksasa. Keahlian berkembangmenjadi semacam ideology, sehingga
amat menentukan kehidupan Negara.
Dalam perkembangannya liberalisme
klasik menuai badai yang ditaburkannya, prakteknya kontra produktif,
kebebasan individu yang ingin dilindungi justrudigerogoti sendiri. Sejarah
akhirnya memaksa liberalisme klasik harus dibongkar menjadi liberalisme
demokratis yaitu liberalisme yang mampu melindungiindividualitas setiap orang
dan memanusiakan manusia.Selain hal-hal di atas, liberalisme juga dilatar
belakangi oleh terjadinyaReformasi Gereja yang memuncak pada 31 Oktober 1517.
Reformasi Gereja inimembawa dampak pada munculnya paham sekularisme yang
akan berujung padarevolusi dalam segala bidang, termasuk di dalamnya adalah
bidang politik. Selainoleh Reformasi Gereja, faham Liberalisme juga
dilatarbelakangi dengan terjadinyaRevolusi Industri dan Glorious Revolution di Inggris.
1.2 Rumusan Masalah
a)
Bagaimanakah
Konsep Dasar dari Liberalisme?
b)
Bagaimanakah
Proses perkembangan Liberalisme?
c)
Bagaimanakah
Proses Perkembangan Liberalisme di Indonesia?
d)
Setuju apa
tidakkah terhadap penerapan dari ideologi Liberalisme?
1.3 Tujuan
a)
Untuk mengetahui
dan memahami Konsep Dasar dari Liberalisme.
b)
Untuk mengetahui
Proses perkembangan Liberalisme.
c)
Untuk mengetahui
Proses Perkembangan Liberalisme di Indonesia.
d)
Untuk
menganalisis ideologi Liberalisme cocok atau tidak cocok bila diterapkan di
suatu negara..
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Konsep Dasar Liberalisme
Kata
liberalisme berasal dari bahasa Latin liber artinya bebas dan bukan
budak atau suatu keadaan dimana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang
lain. Dan isme yang berati paham.
Makna bebas kemudian menjadi sebuah sikap kelas masyarakat terpelajar di Barat
yang membuka pintu kebebasan berfikir (The old Liberalism). Dari makna
kebebasan berfikir inilah kata liberal berkembang sehingga mempunyai berbagai
makna. Menurut
Oxford English Dictionary menerangkan bahwa perkataan liberal telah lama ada
dalam bahasa Inggris dengan makna sesuai untuk orang bebas, besar, murah hati
dalam seni liberal. Pada awalnya, liberalisme bermaksud bebas dari batasan
bersuara atau perilaku, seperti bebas menggunakan dan memiliki harta, atau
lidah yang bebas, dan selalu berkaitan dengan sikap yang tidak tahu malu.
Liberalisme adalah suatu paham yang
menghendaki adanya kebebasan individu dalam segala bidang. Menurut paham ini
titik pusat dalam hidup ini adalah individu.Karena ada individu maka masyarakat
dapat tersusun dan karena individu pula negara dapat terbentuk. Oleh karena
itu, masyarakat atau negara harus selalu menghormati dan melindungi kebebasan
kemerdekaan individu. Setiap individu harus memiliki kebebasan kemerdekaan,
seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan agama.
Liberalisme
adalah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai
polittik yang utama. Nilai inti dari liberalisme adalah individualisme,
rasionalisme, kebebasan, keadilan dan toleransi. Liberal percaya bahwa manusia
adalah yang pertama dan utama, individual, membantu dengan alasan, menyuatakan
bahwa setiap individu akan menikmati kemungkinan kebebasan maksimum yang tetap
dengan merdeka. Walaupun individu dilahirkan sederajat dalam arti moral yang
sama, dan harus menikmati kesempatan yang sama, tetapi mereka harus di beri
penghargaan sesuai level talenta atau kemampuan bekerja, yang merupakan prinsip
”meritokrasi”.
Prinsip dasar liberalisme adalah
keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, suara
hati, keyakinan, ucapan, pers dan politik. Di samping itu, liberalismme juga
membawa dampak yang besar bagi sistem masyarakat Barat, di antaranya adalah
mengesampingkan hak Tuhan dan setiap kekuasaan yang berasal dari Tuhan;
pemindahan agama dari ruang publik menjadi sekedar urusan individu; pengabaian
total terhadap agama Kristen dan gereja atas statusnya sebagai lembaga publik,
lembaga legal dan lembaga sosial.
Masyarakat
liberal dikarakteristikan oleh perbedaan dan pluralisme diorganisasikan secara
politik pada dua keuntungan yang sama dari consent dan constitualisme,
digabungkan dalam bentuk demokrasi liberal. Perbedaan yang signifikan antara
liberlisme klasik dan liberalisme modern. liberalisme klasik menekan bahwa
manusia mementingkan diri sendiri, dan memenuhi diri sendiri, orang harus
bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Sebagai doktrin ekonomi, liberalisme
klasik pada hakikatnya merupakan suyatu ideologi yang membenarkan penguasaan
otoriter terhadap seluruh masyarakat yang kaya. Dibanding dengan ideologi yang
mendahuluinya, tak disangsikan bahwa ia merupakan suatu langkah awal yang kita
sebut demokrasi. Libaralisme klasik memuji keuntungan dari pengaturan diri
sendiripasar, dimana pencampura tanganan pemerintah dipandang sebagai keburukan
dan akibatnya. Liberalisme klasik diekspresikan dalam teori keadilan alam,
utilitarianisme. Liberalisme modern mengarah pada tujuan yang lebih simpatik
pada negara, lahir dari paham bahwa kapitalisme yang tak teratur menghasilkan
ketidak adilan. Campurtangan negara dapat meluaskan kebebasan dengan melindungi
individu dari kejahatan sosial yang merusak keberadaan orang banyak. Dengan
kata lain, liberalisme klasik memahami kebebasan sebgai istilah yang negatif,
sebagai tidak adanya pembatas pada individu. Liberalisme modern menjembatani
kebebaasan pada perkembangan perorangan dan realisasi diri sendiri.
Liberalisme
menjadi ideologi yang kuat pada tradisi Barat. Beberapa gambaran, liberalisme
sebagai ideologi pada industrialisasi barat dan diidentifikasikan dengan
masyarakat Barat secara umum. Liberalisme awal mencerminkan aspirasi dari
munculnya kelas industri menengah dan bentuk awal liberalisme adalah doktrin
politik. Liberalisme menyerang absolutisme dan hak istimewa kaum feodal,
termasuk membela konstitusional dan akhirnya menghadirkan pemerintahan. Pada
abad 19, liberalisme klasik dalam bentuk liberalisme ekonomi memuji kebaikan
dari laissez-faire kapitalisme dan menghapus segala bentuk
campurtangan negara. Pada abad 19 bentuk dari liberalisme sosial dimunculkan
sebagai karakteristik dari liberalisme modern yang menguntungkan pada
kesejahteraan dan ekonomi.
Hal-hal
yang menarik dari liberalisme adalah komitmennya pada kebebasasn individual,
dan seimbang dengan perbedaan. Liberalisme tidak hanya ideologi tetepi
’meta-ideologi’ dengan kata lain, liberalisme nekerja keras untuk mencapai
kondisi dimana orang dan kelompok dapat mendapat kehidupan yang baik. Liberalisme
mendapat kritikan dari beberapa paham. Marxist mempermasalahkan dalm
mempertahankan kapitalisme, liberalisme mencoba melegitimasi ketidak samaan
kelas kekuatan dan konstitusi dalam bentuk ideologi buorgoise. Feminisme
radikal memaksudkan pada hubungan antara liberalisme dan patriarki yang
diakarkan pada tafsiran memaksa wanita untuk menjadi seperti pria dalam
memenuhi kehidupan. Komunis mendakwa liberalisme pada kegagalan memajukan moral
sosial, mengatakan bahwa liberalisme adalah resep untuk egoisme dan keserakahan
yang tidak berakhir.
2.2 Perkembangan
Liberalisme
Secara historis, Liberalisme muncul
sebagai reaksi perlawanan terhadap sikap penganut paham Merkantilis pada
pertengahan abad XVIII. Di Perancis, ahli ekonomi menyebut gerakan ini sebagai
gerakan physiocrats yang menuntut kebebasan produksi dan berdagang. Di Inggris,
ahli ekonomi Adam Smith menjelaskan dalam bukunya (the Wealth of Nations 1776)
mengenai keuntungan untuk menghapus pembatasan-pembatasan dalam perdagangan.
Berdasarkan the New Lexicon Websters’s Dictionary of the English Language,
liberalisme berasal dari kata liberal yang bermakna menganggap baik kebebasan
individu, reformasi sosial, dan penghapusan atas pembatasan-pembatasan dalam
ekonomi. Dengan demikian, liberalisme telah dipandang sebagai sebuah ideologi
atau pandangan filsafat yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah
nilai politik yang utama dan menerapkan sistem pasar yang bebas dan terbuka.
Sejarahnya
paham liberalisme ini berasal dari Yunani kuno, salah satu elemen terpenting
peradaban Barat. Namun, perkembangan awalnya terjadi sekitar tahun 1215, ketika
Raja John di Inggris mengeluarkan Magna Charta, dokumen yang mencatat
beberapa hak yang diberikan raja kepada bangsawan bawahan. Charta ini secara
otomatis telah membatasi kekuasaan Raja John sendiri dan dianggap sebagai bentuk
liberalisme awal (early liberalism).
Perkembangan
liberalisme selanjutnya ditandai oleh revolusi tak berdarah yang terjadi pada
tahun 1688 yang kemudian dikenal dengan sebutan The Glorious Revolution of
1688. Revolusi ini berhasil menurunkan Raja James II dari England dan
Ireland (James VII) dari Scotland) serta mengangkat William II dan Mary II
sebagai raja. Setahun setelah revolusi ini, parlemen Inggris menyetujui sebuah
undang-undang hak rakyat (Bill of Right) yang memuat penghapusan
beberapa kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan
masyarakat Inggris. Pada saat bersamaan, seorang filosof Inggris, John
Locke, mengajarkan bahwa setiap orang terlahir dengan hak-hak dasar (natural
right) yang tidak boleh dirampas. Hak-hak dasar itu meliputi hak untuk
hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan membuat opini, beragama, dan
berbicara. Di dalam bukunya, Two Treatises of Government (1690), John
Locke menyatakan, pemerintah memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar
tersebut, dan jika ia tidak menjaga hak-hak dasar itu, rakyat memiliki hak
untuk melakukan revolusi.
Liberalisme sebagai suatu ideologi
pragmatis yang muncul pada abad pertengahan di kalangan masyarakat Eropa itu
secara garis besar terbagi atas dua, yakni kaum aristokrat dan para petani.
Kaum aristokrat diperkenankan untuk memiliki tanah, golongan feodal ini pula
yang menguasai proses politik dan ekonomi, sedangkan para petani berkedudukan
sebagai penggarap tanah yang dimiliki oleh patronnya, yang harus membayar pajak
dan menyumbangkan tenaga bagi sang patron. Bahkan di beberapa tempat di Eropa,
para petani tidak diperkenankan pindah ke tempat lain yang dikehendaki tanpa
persetujuan sang patron (bangsawan). Akibatnya, mereka tidak lebih sebagai
milik pribadi sang patron. Sebaliknya, kesejahteraan para penggarap itu
seharusnya ditanggung oleh sang patron. Industri dikelola dalam bentuk
gilde-gilde yang mengatur secara ketat, bagaimana suatu barang diproduksi,
berapa jumlah dan distribusinya. Kegiatan itu dimonopoli oleh kaum aristokrat.
Maksudnya, pemilikan tanah oleh kaum bangsawan, hak-hak istimewa gereja,
peranan politik raja dan kaum bangsawan, dan kekuasaan gilde-gilde dalam
ekonomi merupakan bentuk-bentuk dominasi yang melembaga atas individu.
Dalam konteks perkembangan
masyarakat itu muncul industri dan perdagangan dalam skala besar, setelah
ditemukan beberapa teknologi baru. Untuk mengelola industri dan perdagangan
dalam skala besar-besaran ini jelas diperlukan buruh yang bebas dan dalam
jumlah yang banyak, ruang gerak yang leluasa, mobilitas yang tinggi dan
kebebasan berkreasi. Kebutuhan-kebutuhan baru itu terbentur pada aturan-aturan
yang diberlakukan secara melembaga oleh golongan feodal. Yang membantu golongan
ekonomi baru terlepas dari kesukaran itu ialah munculnya paham liberal.
Ada dua macam Liberalisme, yakni
Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. Liberalisme Klasik timbul pada awal
abad ke 16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20. Namun,
bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan hilang
begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini,
nilai-nilai dari Liberalisme Klasik itu masih ada. Liberalisme Modern tidak
mengubah hal-hal yang mendasar, hanya mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata
lain, nilai intinya (core values) tidak berubah hanya ada tambahan-tanbahan
saja dalam versi yang baru. Jadi sesungguhnya, masa Liberalisme Klasik itu
tidak pernah berakhir (Sukarna, 1981).
Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan
individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Setiap individu memiliki
kebebasan berpikir masing-masing yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua
paham, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu,
bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang
mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan
(Sukarna, 1981). Jadi, tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini, atau dengan
kata lain, bukan bebas yang sebebas-bebasnya.
Pemikiran liberal mempunyai akar
sejarah sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat yang Kristen. Munculnya
ideologi ini disebabkan karena ketatnya peraturan sehingga membuat kekuasaan
bersifat otoriter, tanpa memberikan kebebasan berpikir kepada rakyatnya. Salah
satu yang menganut ideologi liberalisme adalah Amerika. Kebebasan telah muncul
sejak adanya manusia di dunia, karena pada hakikatnya manusia selalu mencari
kebebasan bagi dirinya sendiri. Bentuk kebebasan dalam politik pada zaman
dahulu adalah penerapan demokrasi di Athena dan Roma. Tetapi, kemunculan
liberalisme sebagai sebuah paham pada abad akhir abad 17, berhubungan
dengan runtuhnya feodalisme di Eropa dan dimulainya zaman Renaissance, lalu
diikuti dengan gerakan politik masa Revolusi Prancis.
Pada tiga abad pertama Masehi, agama
Kristen mengalami penindasan di bawah Imperium Romawi sejak berkuasanya Kaisar
Nero (tahun 65). Kaisar Nero bahkan memproklamirkan agama Kristen sebagai suatu
kejahatan (Idris, 1991:74). Menurut Abdulah Nashih Ulwan (1996:71), pada era
awal ini pengamalan agama Kristen sejalan dengan Injil Matius yang
menyatakan,”Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan
berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan.” (Matius, 22:21).
Namun kondisi tersebut berubah pada
tahun 313, ketika Kaisar Konstantin mengeluarkan dekrit Edict of Milan untuk
melindungi agama Nasrani. Selanjutnya pada tahun 392 keluar Edict of Theodosius
yang menjadikan agama Nasrani sebagai agama negara (state-religion) bagi
Imperium Romawi. (Husaini, 2005:31). Pada tahun 476 Kerajaan Romawi Barat
runtuh dan dimulailah Abad Pertengahan (Medieval Ages) atau Abad Kegelapan
(Dark Ages). Sejak itu Gereja Kristen mulai menjadi institusi dominan. Dengan
disusunnya sistem kepausan (papacy power) oleh Gregory I (540-609 M), Paus pun
dijadikan sumber kekuasaan agama dan kekuasaan dunia dengan otoritas mutlak
tanpa batas dalam seluruh sendi kehidupan, khususnya aspek politik, sosial, dan
pemikiran. (Idris, 1991:75-80; Ulwan, 1996:73).
Abad Pertengahan itu ternyata penuh
dengan penyimpangan dan penindasan oleh kolaborasi Gereja dan raja/kaisar,
seperti kemandegan ilmu pengetahuan dan merajalelanya surat pengampunan dosa.
Maka Abad Pertengahan pun meredup dengan adanya upaya koreksi atas Gereja yang
disebut gerakan Reformasi Gereja (1294-1517), dengan tokohnya semisal Marthin
Luther (1546), Zwingly (1531), dan John Calvin (1564). Gerakan ini disertai
dengan munculnya para pemikir Renaissans pada abad XVI seperti Machiaveli
(1528) dan Michael Montaigne (1592), yang menentang dominasi Gereja,
menghendaki disingkirkannya agama dari kehidupan, dan menuntut kebebasan.
Selanjutnya pada era Pencerahan
(Enlightenment) abad XVII-XVIII, seruan untuk memisahkan agama dari kehidupan
semakin mengkristal dengan tokohnya Montesquieu (1755), Voltaire (1778), dan
Rousseau (1778). Puncak penentangan terhadap Gereja ini adalah Revolusi
Perancis tahun 1789 yang secara total akhirnya memisahkan Gereja dari
masyarakat, negara, dan politik.
Dimana hal tersebut berawal dari
kaum Borjuis, Prancis pada abad ke-18 sebagai reaksi protes terhadap
kepincangan yang telah berakar lama di Prancis. Sebagai akibat warisan sejarah
masa lampau, di Prancis terdapat pemisahan dan perbedaan yang tajam sekali
antara golongan I dan II yang memiliki berbagai hak tanpa kewajiban dan
golongan III yang tanpa hak dan penuh dengan kewajiban. Golongan Borjuis
mengajak seluruh rakyat untuk menentang kekuasaan raja yang bertindak
sewenang-wenang dan kaum bangsawan dengan berbagai hak istimewanya guna
mendapatkan kebebasan berpolitik, berusaha, dan beragama. Gerakan ini diilhami
oleh pendapat Voltaire, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Gerakan liberalisme
akhirnya meningkat menjadi gerakan politik dengan meletusnya Revolusi Prancis.
Liberalisme tidak diciptakan oleh
golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual
yang digerakkan oleh keresahan ilmiah dan artistik umum pada zaman itu.
Keresahan intelektual tersebut disambut oleh golongan pedagang dan industri,
bahkan hal itu digunakan untuk membenarkan tuntutan politik yang membatasi
kekuasaan bangsawan, gereja dan gilde-gilde. Mereka tidak bertujuan semata-mata
untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara bebas, tetapi juga mencari
keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat yang terbaik (rezim terbaik), menurut
paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan
kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya.
Dalam masyarakat yang baik, semua
individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini
mengharuskan para individu untuk bertanggung jawab pada segala tindakannya baik
itu merupakan sesuatu untuknya atau seseorang. Seseorang yang bertindak atas
tanggung jawab sendiri dapat mengembangkan kemampuan bertindak. Menurut asumsi
liberalisme inilah, John Stuart Mill mengajukan argumen yang lebih mendukung
pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal. Dia mengemukakan tujuan utama
politik ialah mendorong setiap anggota masyarakat untuk bertanggung jawab dan
menjadi dewasa. Hal ini hanya dapat terjadi manakalah mereka ikut serta dalam
pembuatan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Oleh karena itu, walaupun
seorang raja yang bijaksana dan baik hati, mungkin dapat membuat putusan yang
lebih baik atas nama rakyat dari pada rakyat itu sendiri, bagaimana pun juga
demokrasi jauh lebih baik karena dalam demokrasi rakyat membuat sendiri
keputusan bagi diri mereka, terlepas dari baik buruknya keputusan tersebut.
Jadi, ciri-ciri ideologi liberal sebagai berikut :
a) Pertama, demokrasi merupakan bentuk
pemerintahan yang lebih baik.
b) Kedua, anggota masyarakat memiliki
kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama
dan kebebasan pers.
c) Ketiga, pemerintah hanya mengatur
kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk
rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri.
d) Keempat, kekuasaan dari seseorang
terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan
dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah.
Pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan, dan
karena itu, sejauh mungkin dibatasi.
e) Kelima, suatu masyarakat dikatakan
berbahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu berbahagia.
Walau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagian sebagian besar
individu belum tentu maksimal. Dengan demikian, kebaikan suatu masyarakat atau
rezim diukur dari seberapa tinggi indivivu berhasil mengembangkan
kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya. Ideologi liberalisme ini dianut di
Inggris dan koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat.
Pemikiran liberal (liberalisme)
berkembang sejak masa Reformasi Gereja dan Renaissans yang menandai berakhirnya
Abad Pertengahan (abad V-XV). Disebut liberal, yang secara harfiah berarti
bebas dari batasan (free from restraint), karena liberalisme menawarkan konsep
kehidupan yang bebas dari pengawasan gereja dan raja. Ini berkebalikan total
dengan kehidupan Barat Abad Pertengahan ketika gereja dan raja mendominasi
seluruh segi kehidupan manusia.
Secara umum, liberalisme
mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir
bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari
pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang
bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang
relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak
adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham
liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.
Dalam masyarakat modern, liberalisme
akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya
sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Bandingkan Oxford Manifesto dari
Liberal International: “Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui
demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan
politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan
yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan
melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan
pandangan-pandangan kaum minoritas.
Masyarakat yang terbaik (rezim
terbaik), menurut paham liberalisme adalah yang memungkinkan individu
mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang
baik semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal
ini mengharuskan para individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan
tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk
mengatakan apa yang harus dilakukan.
Singkatnya
pada abad ke 20 setelah berakhirnya perang dunia pertama pada tahun 1918,
beberapa negara Eropa menerapkan prinsip pemerintahan demokrasi. Hak kaum
perempuan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di dalam pemerintahan
diberikan. Menjelang tahun 1930-an, liberalisme mulai berkembang tidak hanya
meliputi kebebasan berpolitik saja, tetapi juga mencakup kebebasan-kebebasan di
bidang lainnya; misalnya ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tahun 1941,
Presiden Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan empat kebebasan, yakni kebebasan
untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech), kebebasan
beragama (freedom of religion), kebebasan dari kemelaratan (freedom
from want), dan kebebasan dari ketakutan (freedom from fear). Pada
tahun 1948, PBB mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights yang
menetapkan sejumlah hak ekonomi dan sosial, di samping hak politik.
Jika ditilik
dari perkembangannya liberalisme secara umum memiliki dua aliran utama
yang saling bersaing dalam menggunakan sebutan liberal. Yang pertama
adalah liberal klasik atau early liberalism yang kemudian menjadi
liberal ekonomi yang menekankan pada kebebasan dalam usaha individu, dalam hak
memiliki kekayaan, dalam kebijakan ekonomi dan kebebasan melakukan kontrak
serta menentang sistim welfare state. Yang kedua adalah liberal
sosial. Aliran ini menekankan peran negara yang lebih besar untuk membela
hak-hak individu (dalam pengertian yang luas), seringkali dalam bentuk hukum
anti-diskriminasi.
Selain kedua
tren liberalisme diatas yang menekankan pada hak-hak ekonomi dan politik dan sosial
terdapat liberalisme dalam bidang pemikiran termasuk pemikiran keagamaan.
Liberal dalam konteks kebebasan intelektual berarti independen secara
intelektual, berfikiran luas, terus terang, dan terbuka. Kebebasan intelektual
adalah aspek yang paling mendasar dari liberalisme sosial dan politik atau
dapat pula disebut sisi lain dari liberalisme sosial dan politik. Kelahiran dan
perkembangannya di Barat terjadi pada akhir abad ke 18, namun akar-akarnya
dapat dilacak seabad sebelumnya (abad ke 17). Di saat itu dunia Barat terobsesi
untuk membebaskan diri mereka dalam bidang intelektual, keagamaan, politik dan
ekonomi dari tatanan moral, supernatural dan bahkan Tuhan.
Pada saat
terjadi Revolusi Perancis tahun (1789) kebebasan mutlak dalam pemikiran,
agama, etika, kepecayaan, berbicara, pers dan politik sudah dicanangkan.
Prinsip-prinsip Revolusi Perancis itu bahkan dianggap sebagai Magna Charta liberalisme.
Konsekuensinya adalah penghapusan Hak-hak Tuhan dan segala otoritas yang
diperoleh dari Tuhan; penyingkiran agama dari kehidupan publik dan
menjadinya bersifat individual. Selain itu agama Kristen dan Gereja harus
dihindarkan agar tidak menjadi lembaga hukum ataupun sosial. Ciri
liberalisme pemikiran dan keagamaan yang paling menonjol adalah pengingkaran
terhadap semua otoritas yang sesungguhnya, sebab otoritas dalam pandangan
liberal menunjukkan adanya kekuatan diluar dan diatas manusia yang mengikatnya
secara moral. Ini sejalan dengan doktrin nihilisme yang merupakan ciri khas
pandangan hidup Barat postmodern yang telah disebutkan diatas.
Dalam perkembangan ekonomi modern,
perspektif liberalisme mulai bercampur dengan asas-asas demokrasi yang pada
akhirnya memunculkan teori neoliberalisme yang dipelopori oleh Friedrich von
Hayek (1899 –1992). Walaupun perkembangan neoliberalisme telah menduduki
perekonomian internasional, esensi-esensi historis liberal tetap menjadi
pemegang kendali kehidupan ekonomi politik saat ini. Mengutip pernyataan John
Madison yang berbunyi : “jika manusia adalah malaikat, maka pemerintahan dan
demokrasi tidak diperlukan”. Pernyataan tersebut mengingatkan sesuatu bahwa
sebagai manusia yang tidak sempurna secara utuh, maka kebebasan dan toleransi
perlu dijunjung tinggi. Sama halnya dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Rizal
Malarangeng : ”Kalau ingin mempengaruhi orang, gunakan akal pikiranmu, gunakan
persuasi, dalam sebuah konteks besar yang dinamakan free market of ideas. Hal
itu pula yang harus diterapkan dalam sosial, politik ekonomi, dan agama”
Dari dua pernyataan tersebut, jelas
menunjukkan bahwa eksistensi paham liberalisme dalam mempengaruhi ekonomi
politik internasional begitu melesat semenjak Perang Dunia II. Hal ini
dibuktikan dengan kesuksesan India membuka pintunya bagi penetrasi dan mengubah
ekonomi genetiknya ke arah ekonomi pasar. Demikian pula apa yang terjadi di
Cina, yang menyadari bahwa kondisi lebih mengerikan akan terjadi jika ekonomi
pasar diganti dengan ekonomi yang sentralistik. Dampak yang ditimbulkan bukan
hanya merujuk pada kegagalan ekonomi, tapi juga diikuti dengan tragedi manusia
yang luar biasa.
Selain itu, pengaruh dan peran
liberalisme terhadap ekonomi politik internasional dapat terlihat pada. Dampak
lain dari model liberalisasi ekonomi sebagaimana menjadi gagasan negara-negara
maju adalah terlalu dominannya peranan lembaga-lembaga keuangan, yang sebagian
besar bergerak disektor distribusi. Lembaga keuangan, dalam konteks ekonomi
tradisional, sebenarnya tidak lebih dari para pedagang, yang bekerja lebih
berdasarkan spekulasi daripada pertimbangan ekonomi murni. Para lembaga
keuangan adalah pemain utama di berbagai pasar bursa dunia. Hal yang menarik
dalam memahami lembaga keuangan ini adalah “mereka membeli tetapi bukan
konsumen, dan mereka menjual tetapi bukan produsen”. Akibatnya, perekonomian dunia
bergerak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan spekuatif, dengan melihat
aspek-aspek non ekonomi dari setiap transaksi.
Lembaga-lembaga keuangan seperti
Lehman Brothers dan Merrill Lynch telah membawa kekuatan ekonomi sekaligus
politik. Walaupun mereka bergerak berdasarkan prinsip-prinsip liberalisme
ekonomi, namun terdapat gejala hipokrisi dalam aktivitas ini. Sejak lama, para
analis ekonomi dan politik internasional meyakini adanya hubungan saling
menguntungkan antara kalangan swasta (yang didominasi oleh lembaga keuangan
dunia) dengan elit politik di negara-negara maju untuk mempengaruhi kebijakan
ekonomi dan juga politik suatu negara untuk mendukung perekonomian dunia yang
liberal.
Liberalisme : Prospek Ideal Ekonomi
Politik Internasional? Dalam perkembangannya tersebut liberalisme masih
memiliki titik kelemahan yang tertutupi oleh pemikiran dektruktif kreatif.
Pertama, penerapan liberalisme dalam perekonomian dunia dapat membuat dunia ke
dalam tatanan yang cenderung tidak adil. Liberalisasi berbagai sektor
perekonomian akan menciptakan persaingan bebas dalam pasar dunia. Artinya,
disaat persaingan bebas terjadi maka negara-negara yang memiliki tingkat
perekonomiannya relatif tinggi akan semakin kuat sedangkan yang memiliki
tingkat perekonomiannya relatif rendah akan semakin lemah. Misalnya dalam hal
impor ketika kebijakan liberalisasi diterapkan maka produk-produk dalam negeri
akan terancam keberadaannya. Harga produk-produk impor yang lebih murah akan
diiringi dengan meningkatnya permintaan terhadap produk-produk tersebut.
Sehingga permintaan produk-produk dalam negeri cenderung menurun bahkan tidak lagi dapat berproduksi alias
“bangkrut”. Kebangkrutan produksi ini akan menyebabkan semakin banyaknya
pengangguran yang dapat menimbulkan gejolak sosial.
Kedua, liberalisme akan menciptakan
suatu hubungan ketergantungan antara negara yang kaya dengan negara yang
miskin. Salah satu contohnya adalah kebijakan privatisasi BUMN suatu negara
yang dibeli oleh negara asing sebagai suatu konsekuensi dari liberalisasi.
Karena negara “menganggap” dirinya tidak mampu lagi mengelola dan membiayai
proses produksi BUMN tersebut. Padahal BUMN umumnya merupakan badan atau
perusahaan-perusahaan yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.
Sehingga tidak menutup kemungkinan pengaruh negara asing akan sangat kuat
terhadap negara tersebut. Lebih dari itu, kecenderungan penjajahan dalam bentuk
baru bisa saja terjadi.
Ketiga, di dalam sistem mekanisme
pasar akan timbul kekuatan monopoli yang merugikan. Dalam mekanisme pasar tidak
selalu terjadi persaingan sempurna di mana harga dan jumlah barang ditentukan
oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya. Keempat,
sistem perekonomian liberal cenderung membawa ketidakstabilan. Ketidakpastian
harga maupun nilai kurs yang cenderung tidak teratur memperbesar ketidakpastian
dalam ekonomi. Jika kita melihat
fenomena krisis finansial global yang terjadi pada Amerika Serikat, telah
menunjukkan adanya krisis perkembangan liberalisme sebagai prospek ideal
ekonomi politik internasional. Sebuah tragedi AS yang semakin memusnahkan
politik hegemoninya ini bersumber pada keyakinan akan ekonomi tanpa regulasi
dan internasionalisasi persaingan ekonomi. Ekonomi yang semakin memperingati
kebebasannya malah berbalik memohon ampun pada negara agar segera memperbaiki
perekonomian nasional.
Dalam politik, liberalisme dimaknai
sebagai sistem dan kecenderungan yang berlawanan dengan dan menentang
sentralisasi dan absolutisme kekuasaan. Dibidang ekonomi, liberalisme merujuk
pada sistem pasar bebas dimana intervensi pemerintah dalam perekonomian
dibatasi atau bahkan tidak diperbolehkan sama sekali. Dalam hal ini dan pada
batasan tertentu liberalisme identik dengan kapitalisme. Di wilayah sosial,
liberalisme berarti kebebasan menganut, meyakini, dan megamalkan apa saja
sesuai kecenderungan, kehendak dan selera masing-masing. Bahkan lebih jauh dari
itu liberalisme mereduksi agama menjadi menjadi urusan privat.
Sebagaimana diungkapan oleh H.
Gruber, prinsip liberalisme yang paling mendasar ialah pernyataan bahwa tunduk
kepada otoritas apapun namanya adalah bertentangan dengan hak asasi, kebebasan
dan harga diri manusia, yakni otoritas yang akarnya, aturannya, ukurannya, dan
ketetapan ada diluar dirinya.
Pada awalnya liberalisme berkembang
di kalangan Protestan saja. Namun belakangan wabah liberalisme menyebar di
kalangan Khatolik juga. Tokoh-tokoh liberal seperti Benjamin Constant
anatar lain menginginkan agar pola hubungan antara institusi gereja,
pemerintah, dan masyarakat ditinjau ulang dan diatur lagi. Mereka juga menuntut
reformasi terhadap doktrin-doktrin dan disiplin yang dibuat oleh gereja
katholik di roma, agar disesuaikan dengan semangat zaman yang sedang dan
terus berubah, agar sejalan dengan prinsip-prinsip liberal dan tidak
bertentangan dengan sains yang meskipun anti Tuhan namun dianggap benar.
Dalam liberalisme tidak dapat
menerima ajaran dogmatisme (Refuse Dogatism). Hal ini disebabkan karena
pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa
semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini,
kebenaran itu adalah berubah.
Negara-negara yang menganut paham
liberal di benua Amerika adalah Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Sekarang ini
Kurang lebih paham Liberalisme dianut oleh sebagian besar wilayah negara di
Amerika.
Sebagai
aksi dan reaksi penentangan komunisme, Eropa membuat suatu paham yang
berterminologi politis (termasuk "sosialisme" dan " demokrasi
sosial"). Tapi, mereka tidak bisa memilih AS dengan pahamnya tersebut,
dikarenakan pada saat itu Eropa belum begitu mengenal liberalisme yang dianut
oleh AS. Tapi beberapa tahun kemudian barulah Eropa menyadari bahwa liberalisme
yang dianut oleh AS. Hal itu mendorong Eropa ke suatu kebebasan individu
tersendiri yang akhirnya memperbaiki keadaan ekonomi mereka tersendiri.
Liberalisme di Eropa mempunyai suatu tradisi yang kuat. Di negara-negara Eropa,
kaum liberal cenderung menyebut diri mereka sendiri sebagai kaum liberal, atau
sebagai radical centristsyang democratic.
Negara-negara
penganut paham liberal yakni diantaranya adalah Albania, Armenia, Austria,
Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Cekoslovakia, Denmark, Estonia,
Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Belanda, Norwegia, Polandia,
Portugal, Romania, Rusia, Serbia, Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol,
Swedia, Switzerland, Ukraina dan United Kingdom.
Negara-negara
yang menganut paham liberal di Asia antara lain adalah India, Iran, Israel,
Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Turki. Saat ini banyak
negara-negara di Asia yang mulai berpaham liberal, antara lain adalah Myanmar,
Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Singapura.
Sistem ekonomi liberal terbilang
masih baru di Afrika. Pada dasarnya, liberalisme hanya dianut oleh mereka yang
tinggal di Mesir,Senegal dan Afrika Selatan. Sekarang ini, kurang lebih
liberalisme sudah dipahami oleh negara Aljazair, Angola, Benin, Burkina, Faso, Mantol
Verde, Cote D’lvoire, Equatorial, Guinea, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko,
Mozambik, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia Zimbabwe dan Republik Kongo.
2.3 Perkembangan
Liberalisme di Idonesia
Perkembangan zaman dan globalisasi
sebagai salah satu pengaruh yang menyebabkan perkembangan liberalisme masuk
yang mampu mempengaruhi sektor-sektor yang ada di Indonesia. Hal ini memiliki
unsur yang berkaitan dengan penjajahan dan kolonialisme. Terlebih lagi hal-hal
itu juga berkaitan dengan adanya perang dunia maka terjadinya paham baru yang
bernama liberalisme juga ada unsur berkaitan dengan perang dunia. Kemajuan
paham-paham yang ada di dunia ini merupakan salah satu bukti pemikiran manusia
yang kadang tertekan dengan paham atau aliran yang telah ada lebih dulu di
banding dengan aliran baru ini.
Aliran liberalisme merupakan aliran
yang tumbuh akibat dari tekanan dari dogma agama yang senantiasa mempengaruhi
masyarakat pada masa itu. Masyarakat mulai tidak nyaman dengan adanya peraturan
yang mengutamakan agama dan gereja padahal jika di telaah namanya juga
kehidupan dan itu akan membuahkan pemikiran-pemikiran yang baru. Munculnya
banyak filsuf juga salah satu bukti akan memunculan paham liberalisme ini.
Liberalisme adalah aliran yang lahir dari tekanan dogma agama dan geraja.
“Liberalisme aliran Adam Smith ialah satu-satunya tugas negara yakni memelihara
ketertiban umum dan menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi bisa berjalan
dengan lancar” (Notosusanto. 2010: 374).
Pengaruh liberalisme juga sedikit
banyak telah berkembang di Indonesia bahkan itu terjadi pada masa kolonialisme.
Hal ini terlihat dari beberapa bidang yang dijadikan sentral dalam masa
kolonialisme tersebut. Banyak kegiatan- kegiatan bidang tertentu yang telah
mengarahkan kondisi Indonesia pada asas yang menekankan aliran liberalisme.
Terlebih lagi jika dilihat dari sejarah negara Belanda, Belanda merupakan salah
satu negara yang menerapkan asas liberalisme dalam kehidupannya.Itu yang
menjadi pengaruh besar terhadap perkembangan liberalisme di Indonesia.
Perkembangan liberalisme di mulai sejak masa kolonialisme. Apalagi ditambah
dengan politik baru yang diterapkan di Indonesia yakni demokratis juga
memberikan warna baru dalam berkembangnya liberalisme. Dalam (Notosusanto.
2010: 371) mengatakan bahwa “sistem ekonomi kolonial antara tahun- tahun 1870
dan 1900 pada umumnya di sebut sistem liberalisme, maksudnya pada masa tersebut
untuk pertama kalinya sejarah kolonial paham liberalisme di terapkan dalam
bidang ekonomi dalam sektor permodalan dan perkebunan”.
a. Dalam Bidang Ekonomi
Belanda pertama datang ke Indonesia pada tahun
1596, yang diawali dengan ekspedisi, yang dilakukan oleh Cornelis de Hotman
dengan tujuan mencari rempah-rempah dan melakukan penjelajahan.Kolonisasi yang
dilakukan bangsa Belanda di Indonesia dimulai sejak VOC dibubarkan pada tanggal
31 Desember 1799, wilayah jajahan VOC diambil oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga untuk menjalankan roda pemerintahan di
Indonesia, pemerintah Perancis (yang waktu itu menguasai Belanda) mengirimkan
Deandles di Indonesia dengan tugas:
1.
Mempertahankan
pulau Jawa dari serangan Inggris.
2.
Memperbaiki
pemerintahan di Indonesia.
Untuk merealisasi tugas tersebut
Deandeles melakukan langkah sebagai berikut:
1.
Untuk pertahanan pulau Jawa dibuat
jalan Anyer-Panarukan dengan menggerakkan kerja paksa.
2.
Dibangun pabrik persenjataan di Gresik
(Surabaya) dan Semarang.
3.
Dibangun pankalan angkatan laut di
Ujungkulon.
b. Dalam bidang Ekonomi
1.
Melanjutkan pelaksanaan contingenten
(pajak in natural) dan sistem penyerahan wajib tanah wajib kopi di
Periangan.
2.
Penjualan tanah yang luas kepada
partikuler
3.
Dikeluarkanya uang kertas
Daendles pada “masa
pemerintahannya dikenal sebagai penguasa pemerintahan yang sangat disiplin,
keras dan kejam. Oleh karena itu, Ia disebut sebagai gubernur jendral bertangan
besi.Akan tetapi dalam tugas perintahnya Daendles melakukan kesalahan, menjual
tanah milik negara kepada pengusaha asing dimana dia tanpa sengaja telah
melanggar undang-undang negara. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memanggil
kembali Daendles ke negeri Belanda. Daendles berkuasa di Indonesia pada tahun
1808-1811”(Suwanto, dkk,
1997: 25).
Dalam paham liberalisme merupakan
salah satu aliran yang dijadikan suatu acuan dalam mengembangkan sektor ekonomi
secara individu tanpa campur tangan atau kaitan dengan pemerintah. “Liberalisme
atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang
didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai
politik yang utama” (Ensiklopedia bebas). Secara umum, liberalisme mencita-citakan
suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para
individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari
pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh
dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya
sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Liberalisme terlihat jelas dalam
masa pemerintahan Belanda terutama pada sektor ekonomi yang berkembang.
Sesuai dengan tuntutan kaum liberal,
maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal
swasta untuk sepenuhnya menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha dan
kegiatan di Indonesia, terutama di daerah perkebunan besar di Jawa maupun di luar
Jawa.“Dengan dikeluarkannya Undang-undang Agraria tahun 1870, Indonesia
memasuki zaman penjajahan baru. Sejak tahun 1870 di Indonesia telah diterapkan
opendeur politiek, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta
asing. Selama periode tahun 1870 dan 1900 Indonesia terbuka bagi modal swasta
Barat, karena itulah maka masa ini sering disebut zaman liberalisme” (Marwati
Djoened. 1993). Hal itu berarti Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai
kepentingan, anatara lain berikut ini:
1. Tempat mendapatkan bahan mentah atau
bahan baku industri di Eropa.
2. Tempat mendapatkan tenaga kerja yang
murah.
3. Menjadi tempat pemasaran
barang-barang produksi Eropa.
4. Menjadi tempat penanaman modal
asing.
Di samping modal swasta Belanda
sendiri, modal swasta asing lain juga masuk ke Indonesia, misalnya modal dari
Inggris, Amerika, Jepang, dan Belgia. Modal-modal asing tersebut tertanam pada
sector-sektor pertanian dan pertambangan, antara lain karet, teh, kopi,
tembakau, tebu, timah dan minyak.Akibatnya perkebunan-perkebunan dibangun
secara luas dan meningkat pesat.Misalnya, “perkebunan tebu sejak tahun 1870
mengalami perluasan dan kenaikan produksi yang pesat, khususnya di
Jawa.Demikian pula perkebuunan teh dan tembakau mengalami perkembangan yang
pesat.Sejak semula tembakau telah ditanam di daerah Yogyakarta dan
Surakarta.Sejak tahun 1870 perkebunan itu diperluas sampai ke daerah Besuki
(Jawa Timur) dan daerah Deli (Sumatra Timur).Hasil-hasil bumi penting yang
lainnya adalah kina, kakao, kapas, minyak sawit, gambir, minyak serai, karet,
dll.lalu dibuka pula pertambangan mas, timah, dan minyak” (Pane, Sanusi. 1980)
Selama perang Jawa berlangsung pihak
Belanda memikirkan berbagai rencana. Semuannya memiliki sasaran umum, yaitu
bagaimana Belanda memperoleh keuntungan dari daerah tropis dalam jumlah dan
harga yang tepat. Pemikiran orang Belanda sejak pemikirannya ketika akan
melakukan pelayaran. Dengan sistem azas liberal yang telah di miliki oleh
Belanda, dengan mudah menepatkan koloninya dengan azas yang sama pula. “Pada
tahun tahun 1829 Johannes van den Bosch (1780-1844) menyampaikan kepada raja
Belanda mengenai usulan-usulan yang dikenal dengan simten culturestelsel
(sistem penanaman). Bulan Januari 1830 van de Bosch tiba di Jawa sebagi
Gubernur Jenderal yang baru. Rencana van de Bosch bahwa setiap desa harus
menyisihkan sebagian dari tanahnya guna komoditi ekspor untuk dijual kepada
pemerintah kolonial dengan harga yang pasti dan menguntungkan bagi kolonial”
(Ricklefs. 1981). Dalam teorinya setiap pihak akan memperoleh keuntungan dari
sistem ini. Desa masih memiliki tanah yang cukup luas untuk kegunaannya sendiri
dan akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk tunai.
Dampak cultuurstelsel terhadap
orang-orang Jawa dan Sunda di seluruh Jawa sangat beraneka ragam, sedangkan
bagi kaum elit bangsawan di seluruh Jawa zaman ini benar-benar menguntungkan.
Kedudukan mereka menjadi aman dan penggantian secara turun temurun untuk
jabatan-jabatan resmi menjadi norma, tetapi mereka tergantung secara langsung
kepada kekuasan Belanda untuk kedudukan dan penghasilan mereka. Upaya menentang
Cultuurstelsel kini muncul di negeri Belanda.Pemerintah mulai menjadi bimbang
apakah sisitem ini masih dapat dipertahankan lebih lama lagi.Pada tahun 1848
untuk pertama kalinya konstitusi liberal memberikan parlemen Belanda
(Staten-Generaal) peranan yang berpengaruh dalam urusan-urusan penjajahan.
Mereka mendesak di adakannya suatu pembaharuan liberal: pengurangan peranan
pemerintah dalam perekonomian kolonial secara drastis, pembebasan terhadap
pembatasan-pembatasan perusahaan swasta di Jawa dan Sunda. Pada tahun 1860
Eduard Douwes Dekker menerbitkan buku berjudul Max Havelaar.Akan tetapi, kaum
Liberal menghadapi suatu dilema, mereka ingin dibebaskan dari cultuurstelsel
tetapi bukan dari keuntungan-keuntungan yang di peroleh bangsa Belanda dari
Jawa.Akhirnya diputuskan untuk dihapuskannya cultuurstelsel dari sedikit demi
sedikit.Penghapusan di mulai dari komuditi yang paling sedikit mendatangkan
keuntungan yaitu lada, kemudian cengkih, nila, teh, dan seterusnya.
c. Dalam Bidang Politik
Penjajahan merupakan salah satu awal
munculnya aliran atau paham baru yang ada di Indonesia. Hal itu di bawa secara
paksa melalui kolonialisme khususnya oleh pemerintah kolonial Belanda. “Prinsip
negara telah muncul dalam UUD (undang-undang dasar) Belnda pada taun 1855 ayat
119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral erhadap agama, artinya
tidak memihal satu atau bahkan mencapuri urusan agama itu sendiri. Hal ini juga
di kenal dengan paham sekular yang menjadi akar kemunculan paham liberalisme”
(Noer. 1991). Bahkan prinsip dari sekular itu dapat dilihat melalui rekomendasi
Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial melalui Islam Politik, yakni
kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah islam di Indonesia.
“Kebijakan ini menindas islam sebagai ekspresi politik, inti islam politik”
(Pieor. 1924 dalam Suhelmi 2007) ialah:
1. Dalam bidang ibadah murni,
pemerintah hendaknya memberikan kebebasan, sepanjang tidak menganggu kekuasaan
pemerintah Belanda
2. Dalam bidang kemasyarakatan,
pemerintah hendaknya memanfaatkan adat istiadat atau kebiasaan rakyat
agar rakyat bisa mendekati Belanda.
3. Dalam bidang politik atau
kenegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat
pada fanatisme
Dengan berjalannya politik etis di
Indonesia yang di laksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda di awal abad XX
semakin menekankan liberalisme di Indonesia. “Salah satu bentuk kebijakan yang
di terapkan oleh kolonial Belanda ialah unifikasi, upaya mengikat negeri
jajahan atau koloninya dengan penjajahnya, jadi bisa di pastikan negara koloni
itu terikat oleh negara jajahan dengan menyampaikan kebudayaan Barat kepada
orang Indonesia. Pendidikan, sebagaimana menjadi cara yang tepat agar
rakyat Indonesia dengan pemikiran penjajah memiliki perspektif yang cenderung
sama” (Noer. 1991: 183). Bahkan dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945
seharusnay menjadi momentum yang tepat untuk menghapus penjajahan secara total,
termasuk mancabut pemikiran sekular-liberal yang ditanamkan oleh penjajah.
Namun entah kenapa kemerdekaan ini hanya di jadikan sebagai pergantian rezim
yang berkuasa, bukan mengganti sistem atau ideologi penjajah itu sendiri. Pemerintahan
memang berganti, tapi ideologi tetap sekular-liberal.
“Ketersesatan sejarah Indonesia itu
terjadi karena saat menjelang proklamasi (seperti dalam sidang BPUPKI),
kelompok sekular dengan tokohnya Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjoe dan M. Yamin
telah menangkan kompetensi politik melawan kelompok islam dengan tokoh Abdul
Kahar Muzakhir, H. Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim dan Abikoesno Tjokrosoejoso”
(Anshari. 1997: 42). Hal ini yang berdampak terhadap perkembangan bidang-bidang
di Indonesia selanjutnya. Kemenangan yang di ciptakan oleh para tokoh merupakan
awal dari salah satu perkenalan paham liberal setelah Indonesia selesai di
jajah oleh para kolonialisme. Kejadian itu semakin membuat politik Indonesia
lebih bersifat liberal. “Dalam politik, liberalisme ini nampak dalam sistem
demokrasi liberal yang memisahkan agama dari negara sebagai titik tolak
pandangan dan selalu mengagungkan kebebasan individu itu sendiri” (Audi. 2002
dalam Suhelmi 2007).
Pemikiran liberal (liberalisme)
adalah satu nama di antara nama-nama untuk menyebut ideologi Dunia Barat yang
berkembang sejak masa Reformasi Gereja dan Renaissans yang menandai berakhirnya
Abad Pertengahan (abad V-XV). Disebut liberal, yang secara harfiah berarti
“bebas dari batasan” (free from restraint), karena liberalisme menawarkan
konsep kehidupan yang bebas dari pengawasan gereja dan raja. (Adams, 2004:20).
Ini berkebalikan total dengan kehidupan Barat Abad Pertengahan ketika gereja
dan raja mendominasi seluruh segi kehidupan manusia.
2.4 Tidak
Setuju (Kontra) Terhadap Liberalisme
Liberalisme adalah suatu paham yang
menghendaki adanya kebebasan individu dalam segala bidang. Menurut paham ini
titik pusat dalam hidup ini adalah individu.Karena ada individu maka masyarakat
dapat tersusun dan karena individu pula negara dapat terbentuk. Oleh karena
itu, masyarakat atau negara harus selalu menghormati dan melindungi kebebasan
kemerdekaan individu. Setiap individu harus memiliki kebebasan kemerdekaan,
seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan agama.
Alasan
tidak setuju atau kontra terhadap paham Liberalisme yaitu karena adanya
kebebasan individu dalam segala bidang akan menimbukan beberapa kesenjangan dan
kelemahan yaitu diantaranya: 1. Sulit melakukan pemerataan pendapatan.
Karena persaingan bersifat bebas, pendapatan jatuh kepada pemilik modal
atau majikan. Sedangkan golongan pekerja hanya menerimasebagian kecil dari
pendapatan. 2. Pemilik sumber
daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin
miskin. 3. Sering muncul
monopoli yang merugikan masyarakat. 4.Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena
kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Liberalisme berawal dan bermula dari abad
pertengahan di Eropa yang di munculkan oleh golongan aristokrat atau golongan
bangsawan di Eropa, ideologi ini dimunculkan karena adanya keinginan dalam
kebebasan individu. Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni
Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property). Walaupun
didalam Ideologi Liberalisme tercantum hal kebebasan dalam setiap individu
tetapi untuk kepentingan bersama dan untuk mengatur jalannya system yang
digunakan maka di buatkannya undang-undang yang mengatur akan Ideologi
tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
http://berkat-nias.blogspot.com/2014/01/makalah-liberalisme-dan-neoliberalise.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar